Mengkritisi UU Pemilu

”Partai dijadikan tujuan dan negara menjadi alatnya”.
Bung Hatta

Setelah melewati proses panjang, dan memakan banyak biaya yang tercermin dari hasil 22 kali negosiasi dan lobi antar fraksi diberbagai hotel berbintang, dan dua kali sidang paripurna. Dan ”dihiasi” dengan tarik-menarik kepentingan partai besar, menengah, dan partai kecil yang relatif tidak memiliki dampak langsung bagi peningkatan kualitas representasi di satu pihak dan kualitas ekuntabilitas para wakil di lain pihak. Akhirnya rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah yang telah ditunda mengesahkan Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum untuk anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi sebuah Undang-undang.