Menyoal Parameter Kinerja Anggota Dewan

Membaca di Harian Kompas (Senin, 17 Maret 2008) tentang “Harus ada parameter jelas kinerja DPR” menarik perhatian kami. Diberitakan bahwa masyarakat mengharapkan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD memasukkan muatan tentang parameter kinerja Dewan dalam UU. Dengan begitu kinerja DPR sebagai institusi maupun perorangan dapat diukur.

Kinerja Partai Politik, DPR, dan Kepercayaan Rakyat

Mengesankan melihat partai politik dalam menghadapi Pemilu 2009 yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebanyak 110 partai politik yang akan meramaikan kompetisi mencari suara rakyat.

Jaksa 6 Milyar dan Citra Penegak Hukum

Tegaknya hukum yang membela kebenaran dan keadilan merupakan komitmen kita bersama sebagaimana hal itu menjadi agenda dan tuntutan demokrasi yang kita jalani sekarang ini. Proses penegakkan haruslah independen, bersih lurus, sehingga memang menegakkan kebenaran dan keadilan, dan karena itu menjatuhkan hukum yang adil terhadap yang terbukti bersalah.

Mengkritisi UU Pemilu

”Partai dijadikan tujuan dan negara menjadi alatnya”.
Bung Hatta

Setelah melewati proses panjang, dan memakan banyak biaya yang tercermin dari hasil 22 kali negosiasi dan lobi antar fraksi diberbagai hotel berbintang, dan dua kali sidang paripurna. Dan ”dihiasi” dengan tarik-menarik kepentingan partai besar, menengah, dan partai kecil yang relatif tidak memiliki dampak langsung bagi peningkatan kualitas representasi di satu pihak dan kualitas ekuntabilitas para wakil di lain pihak. Akhirnya rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah yang telah ditunda mengesahkan Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum untuk anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi sebuah Undang-undang.

Dagang Sapi RUU Pemilu

Setelah melewati proses panjang, melelahkan dan memakan banyak biaya akhirnya Senin, 3 Maret 2008. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum untuk anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi sebuah Undang-undang.

Memahami Demokrasi III

Demokrasi Prosedural

Menjawab persoalan demokratisasi dan masa depannya di Indonesia, Maswadi Rauf pesimis. Menurutnya, demokratisasi adalah sebuah proses tanpa akhir karena negara demokratis sebagaimana diinginkan oleh teori demokrasi tidak akan pernah bisa dihasilkan.

Cendikiawan dan Kekuasaan

Politik era reformasi memang menampilkan satu sisi dinamika yang menarik. Para intelektual melibatkan diri secara langsung dalam politik, bergabung dengan suatu partai, atau langsung mendirikan partai.